Kejari Asahan Tahan Rekanan Pengadaan Lembu, Kuasa Hukum Minta Dinas PKH Diperiksa   

Kasi Intel Kejari Asahan, Josron Malau didampingi Kasi Pidsus, V Tampubolon memberikan keterangan saat menggelar konferensi pers.

Asahan, Lintangnews.com | Terkait pengadaan ternak sapi pada tahun 2019 lalu oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Pemkab Asahan dinilai telah merugikan keuangan negara.

Hal ini membuat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan melakukan penahanan terhadap rekanan berinisial MS (38) warga Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten  Asahan, Rabu (18/8/2021).

Sedangkan NS (38) warga Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang diketahui sebagai mantan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) dari Dinas PKH masih dalam pemeriksaan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Asahan, Aluwi melalui Kasi Intel, Josron Malau mengatakan, tahun 2019, Dinas PKH melaksanakan program peningkatan produksi hasil pertanian. Salah satunya adalah pengadaan ternak sapi di Kecamatan Sei Dadap, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pengadaan 80 ekor ternak sapi jenis kelamin betina.

Lalu pengadaan pakan ternak, dengan spesifikasi teknis sapi Peranakan Ongole (PO), tinggi minimal 113 cm, usianya antara 18 bulan- 24 bulan sebagaimana yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diketahui dibuat NS sebagai  PPK saat itu.

Selanjutnya pengadaan dikerjakan dengan nilai kontrak sebesar Rp 968 juta sesuai kontrak nomor: 06/SP/P.APBD-DISNAKKESWAN/XI2019 tanggal 26 November 2019 antara NS dan Direktur CV Bangkit Sah Perkasa, MS.

“Ada kerugian negara pada pelaksanaannya sapi yang diserahkan MS kepada NS bukanlah sapi betina jenis PO, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak,” ungkap Josron Malau didampingi Kasi Pidsus, V Tampubolon.

Dia menjelaskan, hal itu terjadi karena sejak proses pelelangan telah mengarahkan kepada perusahaan CV Bangkit Sah Perkasa sebagai pemenang, sehingga panitia pelelangan yang mengetahui hal itu sengaja mengabaikan tahapan pelelangan, seperti persyaratan pengalaman perusahaan minimal 2 tahun. Hal itu bertentangan dengan prinsip pengadaan barang/jasa Ppmerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lalu PPK dibantu tim teknis dan panitia penerima hasil tidak melakukan pemeriksaan secara detail dan terperinci terhadap sapi yang diserahkan MS. Perbuatan itu mengakibatkan pembayaran harga sapi oleh Dinas PKH menjadi kemahalan.

Tersangka MS saat akan dibawa ke mobil tahanan.

“Ada  kerugian keuangan negara sebesar Rp 615 juta sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-25/PW02/5.1/2021 tanggal 19 Juli 2021,” ujar Josron.

Dirinya juga mengatakan, dalam kasus itu telah menetapkan 2 orang tersangka yakni, MS dan NS pada Rabu (18/8/2021). “Hari ini kita melakukan penahanan terhadap MS, sedangkan NS masih dalam pemeriksaan,” paparnya.

Terhadap MS dipersangkakan pasal primair yakni, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subside pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jonto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara NS dipersangkakan dalam pasal primair yakni, pasal 2 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 jonto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsider pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jonto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

“Masing-masing kedua pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. MS saat ini kita titipkan di tahanan Polres Asahan,” ucap Josron.

Terpisah, Kuasa Hukum MS, Bahren Samosir mengatakan, pada saat penyerahan sapi kepada kelompok penerima tidak ada masalah. “Kita bingung bagaimana hitungan Kejari Asahan menyatakan sapi yang diadakan klien kami tidak sesuai spesifikasi,” tukasnya.

Dia juga menjelaskan, kalau memang benar pengadaan sapi tidak sesuai spesifikasi, maka Kejaksaan harus melakukan pemeriksaan terhadap kelompok penerima yang diserahkan langsung oleh dinas.

“Seharusnya Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Karena bukan klien kami yang menyerahkan sapi itu pada kelompok, melainkan dinas. Maka dinas juga bertanggung jawab terhadap hal itu,” ujarnya.

Menurutnya, saat penyerahan kepada kelompok, tim teknis menyatakan, sapi sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak.

“Penyerahan sapi itu di tahun 2019, namun pemeriksaan dilakukan Kejaksaan dilakukan pada bulan Maret  2021. Kalau benar ini tindak pidana korupsi berarti yang melakukan ini tidak hanya 1 orang saja. Artinya Kejaksaan harus objektif untuk membuka permasalahan ini seluas-luasnya , siapa pun yang terlibat harus diproses hukum,” ungkap Bahren. (Heru)