Kemenkop dan UKM : LPS Adalah Sertifikasi Kompetensi Pengelola dan Pengawas Koperasi

Webinar nasional viunomics #3, bertajuk Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Solusi Multi Dimensi Kebangkitan Koperasi Indonesia.

Jakarta, Lintangnews.com | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada koperasi memang saat ini masih diperjuangkan dan butuh beberapa tahapan proses.

Ini dikatakan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM), Ahmad Zabadi dalam Webinar Nasional Viunomics #3, bertajuk Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Solusi Multi Dimensi Kebangkitan Koperasi Indonesia: ‘Akankah Mimpi Itu Segera Menjadi Nyata?’, Rabu (16/9/2020).

Dalam diskusi yang dipandu Ketua Umum Visi Indonesia Unggul (VIU), Horas Sinaga itu menghadirkan Pengawas Ahli Utama KemenKop UKM Suparno, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho,  dan Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) Frans Meroga Panggabean.

“Kemenkop dan UKM saat ini sedang memperjuangkan adanya LPS bagi anggota koperasi. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, pembentukan LPS koperasi ini juga menjadi salah satu yang paling didorong. Di saat menunggu proses terbentuknya LPS koperasi pentingnya peran kerja sama membangun lembaga APEX koperasi,” kata Ahmad.

Pemerintah mendukung sepenuhnya pentingnya LPS bagi anggota koperasi, juga disampaikan Pengawas Ahli Utama Kemenkop dan UKM, Suparno. Dirinya mencontohkan, di masa lalu Departemen Koperasi juga membentuk Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK), yang mungkin saat ini bisa disamakan dengan Jamkrindo atau Askrindo.

“Kita dulu mempunyai bank koperasi, akan tetapi dengan aturan yang baru saat ini sudah tidak sesuai. Ini lah saatnya kita memberikan benteng bagi koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjaman dan koperasi jasa lain. Dengan usia koperasi sudah 74 tahun, saatnya kita menunjukkan koperasi adalah yang sehat dan layak untuk diberdayakan,” kata Suparno.

Dia pun mengatakan, pentingnya sertifikasi kompetensi bagi semua pihak yang terlibat dalam perkoperasian.

Baik pengelola dan pengurus koperasi yang sudah teruji kompetensi dan integritasnya melalui sertifikasi, maupun pengawas tersertifikasi pada jabatan fungsional di berbagai daerah. Ini agar koperasi bisa dipercaya, sehingga otomatis dapat tumbuh dan berkembang.

Ketua DPP Askopindo, Frans Meroga Panggabean mengatakan, melalui penjelasan yang disampaikan para narasumber dirasakan telah lengkap dan menjadi khasanah pemikiran luas serta membawa optimisme, bahwa koperasi kedepannya akan lebih maju.

Menurutnya, apa yang menjadi perjuangan gerakan koperasi selama ini sudah terwakili. Apalagi dengan segera terwujudnya terbentuknya LPS pada koperasi, walaupun tetap melalui proses.

“Biar pun semua juga kembali pada kami para gerakan koperasi untuk selalu introspeksi dan tidak hentinya meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan koperasi. Kami senang, para regulator baik dari Kemenkop dan UKM  dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendengar dan merasakan apa yang selama ini dibutuhkan,” kata Frans yang juga Wakil Ketua KSP Nasari ini. (Rel)