Ketua JBMI Padang Sidimpuan-Tapsel Sayangkan Aksi Demo di PN Padang Sidimpuan

Aksi ujuk rasa puluhan warga di PN Padang Sidimpuan.

Padang Sidimpuan, Lintangnews.com | Puluhan warga yang tergabung dalam organisasi Sitompul SiBange-Bange Datu Manggiling, Dewan Pengurus Cabang Padang Sidimpuan dan Tapanuli Selatan, melakukan aksi damai memperjuangkan tanah adat Lobu Sitompul di Pengadilan Negeri (PN) Padang Sidimpuan. Jumat (22/10/2021).

Dengan membawa sejumlah poster yang bertuliskan ‘PN Padang Sidimpuan Tegakkan Hukum dan Kebenaran Sekalipun Langit akan Runtuh’, ‘Lobu Sitompul Warisan Nenek Moyang Kami, Kembalikan Dan Kami Berjuang Untuk Tegaknya Hukum dan Keadilan’.

Dalam orasinya, Hot Muda Sitompul selaku Wakil Ketua Organisasi Sitompul SiBange-Bange Datu Manggiling menyampaikan, Indonesia adalah negara hukum dan mendukung program-program pemerintah.

“Tetapi disitu ada hak kami, hak tanah adat Lobu Sitompul. Kepada Presiden Joko Widodo tolong perhatikan rakyatmu ini. Dan kepada Majelis Hakim PN Padang Sidimpuan, semoga terketuk pintu hatinya untuk memberi keadilan,” ujarnya.

Perlu diketahui persoalan Tanah Adat Lobu Sitompul sudah terdaftar di PN Padang Sidimpuan dengan nomor : 39/Pdt.G/2020/ PN PSP dalam tahap agenda kesimpulan dari para pihak.

Sementara itu, Ketua Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Padang Sidimpuan-Tapanuli Selatan mengatakan, di tahun 2019 pihak dari ahli waris dari Sitompul SiBage-Bage keturunan dari Datu Manggiling pernah meminta untuk dibantu memediasi tentang hak tanah adat Lobu Sitompul ke pihak PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

Ketua DPD JBMI Padang Sidimpuan-Tapsel, Zainal Muluk Parinduri.

“Di tahun 2019, mereka datang ke kantor JBMI di Jalan Dahlan Siregar di Padang Sidimpuan. Mereka adalah Pahlawan Sitompul dan Hotmatua Sitompul untuk dibantu memediasi tanah seluas 50 hektar Lobu Sitompul di Luat Marancar dengan pihak PT NSHE,” sebutnya.

Kemudian dirinya menyurati DPP JBMI di Jakarta untuk membantu dalam memperjuangkan hak mereka. Kemudian surat itu DPP JBMI untuk dilakukan mediasi dengan pihak perusahaan,” kata Zainal.

Dirinya juga menyangkan aksi yang dilakukan puluhan warga yang tergabung dalam organisasi Sitompul SiBange Bange Datu Manggiling, karena menurutnya, ini merupakan persoalan tanah adat.

“Seharusnya persoalan itu dikembalikan pada adat yang berada di Luat Marancar, agar terang benderang,” tukasnya.

Zainal juga mempertanyakan, kenapa persoalan ini muncul setelah adanya pembangunan PLTA di Luat Marancar. Dia menilai, seharusnya langkah mediasi yang melibatkan semua unsur di Luat Marancar dilibatkan untuk menyelasaikan persoalan tersebut. (SS)