Ketua Kaum Millennial Taput Minta Pemerintah Perbaiki Jalan Dusun II Silangit Pariksabungan

Taput, Lintangnews.com | Rusaknya akses jalan menuju Dusun II Silangit Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menjadi salah satu keluhan masyarakat yang tinggal di daerah itu.

Hal itu disampaikan Doni Rahmadi Butarbutar selaku Ketua Kaum Millennial Indonesia Wilayah Taput, setelah mendengar aspirasi dari masyarakat setempat saat berkunjung ke daerah itu, Rabu (10/3/2021).

“Sebagai kaum millennial, kita meminta agar Pemerintah Desa (Pemdes) terkhususnya di Taput lebih aktif dalam mendengar aspirasi masyarakat untuk melaksanakan program kerja sesuai kebutuhan Desa. Juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dalam pengembangan dan pembangunan Desa,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Pariksabungan, S Tampubolon saat dihubungi melalui telepon selular menuturkan, jalan di Dusun II Silangit sudah dimasukkan menjadi skala prioritas dalam Musrembang Kecamatan. Ini agar tahun 2022, lokasi jalan itu bisa segera diperbaiki atau dibangun dengan memakai dana APBD.

“Karena anggaran dana desa memperbaiki jalan sepanjang kurang lebih 250 meter itu sudah tidak ada lagi untuk tahun ini. Sebab sudah dialokasikan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat akibat pandemi Covid-19,” sebutnya.

Menanggapi hal itu, Doni bermohon kepada Bupati Taput, Nikson Nababan agar berkordinasi dengan pemangku jabatan seperti Camat, Pemdes dan pemangku jabatan lainnya agar infrastruktur di Taput segera dibenahi dan ditingkatkan.

“Saya memang bukan warga di Desa itu, tetapi bermemohon agar Pemdes dapat menyelesaikan masalah ini. Harapan kita, bagi pemangku kepentingan agar bisa saling berkordinasi dan bahu membahu dengan baik, arif dan bijaksana untuk membenahi Taput,” paparnya.

Terkait pembangunan infrastruktur di Desa, Doni menuturkan, Pemdes sudah dipermudah pengelolaan, pengembangan dan pembangunan lewat dana desa. Ini diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada pasal 1 ayat 2 disebutkan, jika dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini juga selaras dengan Sustainable Development Goal’s (SDGs) Desa yang diatur pemerintah pusat lewat Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2021. (Pembela)