Ketua Umum PMS: Tidak ada Istilah Tanah Adat di Simalungun

Ketua Umum PMS, Sarmedi Purba.

Siantar, Lintangnews.com | Terkait sejumlah kelompok masyarakat di Kabupaten Simalungun mengklaim memiliki tanah adat, disikapi serius Ketua Umum Partuha Maujana Simalungun (PMS), Sarmedi Purba, melalui konferensi pers yang digelar di Siantar Hotel, Senin (8/8/2022).

Sarmedi menegaskan, tidak ada istilah tanah adat di Simalungun, apalagi yang mengklaim bukan dari etnis Simalungun. “Di Simalungun tidak ada tanah adat,” ujarnya.

Untuk itu, terkait sekelompok masyarakat bermarga Ambarita yang mengklaim memiliki tanah adat di Sihaporas, Kabupaten Simalungun dan sedang bersengketa, membuat PMS sebagai lembaga pemangku adat Simalungun merasa terpanggil untuk memberi penjelasan ke publik, juga pada negara dan pemerintah.

Sebagai partuha maujana (Pemangku Adat dan Cendikia), PMS cukup mengetahui sejarah, adat dan budaya Simalungun, sebut Sarmedi. Dengan adanya klaim tanah adat itu, membuat PMS resah.

“Kami yang tau sejarahnya, kami sangat resah. Kami sebagai PMS sebagai penerus kerajaan, kami resah,” ucap Sarmedi yang kini berusia 82 tahun itu.

Dijelaskannya, zaman kerajaan di Simalungun, adat dan budaya diatur secara langsung oleh raja. Selain raja, pemimpin pemerintahan kewilayahan, dipimpin ‘partuanon’ yang disebut tuan.

“Tuan di masa itu merupakan keturunan ‘ningrat’ atau kerabat dekat dari raja. Sedangkan lahan (tanah) di zaman itu, mutlak dikuasai (dimilki) raja. Sedangkan pihak lain hanya diberikan hak untuk mengusahai (mengelola). “Kerajaan Simalungun tidak mengenal masyarakat adat,” tuturnya

Hanya saja, pada masa kerajaan itu, banyak pendatang yang merantau ke Simalungun. Lalu, para pendatang itu berumah tangga dengan warga (etnis) Simalungun. Kemudian diberikan hak oleh pihak kerajaan untuk mengelola lahan.

Kemudian, pendatang itu menjadi pemilik lahan, setelah Indonesia merdeka dan negara terbentuk. Ini karena raja-raja di Simalungun menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejak kemerdekan itulah, lanjut Sarmedi, para pendatang tersebut, karena secara terus menerus mengusahai dan mengelola lahan, maka lahan itu menjadi miliknya, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarmedi didampingi Japaten Purba, Rohdian Purba dan Pdt Juandaha Raya Purba mengatakan, bila memiliki lahan atas klaim tanah adat, maka hal itu tidak benar. Namun, bila itu karena diberikan negara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak disebut sebagai tanah adat, maka hal itu, sah.

“Jadi jangan diklaim sebagai tanah adat. Karena tidak ada tanah adat di Simalungun. Jadi, karena kerajaan tidak ada lagi, maka berubah menjadi tanah negara,” ungkapnya.

Untuk itu, harap Sarmedi, negara perlu menuntaskan klaim tanah adat di Simalungun secara hukum. “Karena tanah yang dikuasai raja telah menjadi tanah negara. Seperti lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan,” tutupnya. (Elisbet)