KPUD Samosir Tunggu Surat Edaran KPU, Nasdem Imbau Masyarakat Urus e-KTP

Ketua KPUD Samosir, Ika Rolina Samosir.

Samosir, Lintangnews.com | Masyarakat Kabupaten Samosir yang tidak terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019, menunggu kepastian dari KPUD Samosir, apakah bisa menggunakan hak pilihnya nanti di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Namun Ketua KPUD Samosir, Ika Rolina Samosir belum dapat memastikan apakah masyarakat yang tidak terdaftar di DPT bisa mencoblos hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

“Kami masih menunggu surat edaran dari KPU RI terkait uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” sebut Ika Rolina saat dihubungi.

Sebelum pihaknya menerima surat edaran dari KPU RI, masyarakat yang terdaftar di DPT tetapi belum memiliki e-KTP atau masih dalam proses perekaman berhak menggunakan hak suaranya di TPS.

Menurut Ika Rolina, sesuai perundang-undangan yang berlaku, pemilih yang terdaftrar di DPT harus membawa C6 atau surat undangan untuk mencoblos ke TPS  yang dibagikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hanya saja, bagi masyarakat yang belum memiliki e-KTP atau tercecer dan kurang informasi untuk mengurus suket, KPPS dapat memperbolehkannya untuk mencoblos, karena sudah saling kenal.

“Rekrutmen KPPS mengutamakan masyarakat TPS setempat bukan dari desa lain,” tandas Ika Rolina.

Terpisah, Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Samosir, Basrun Sihombing mengatakan  masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya harus memanfaatkan sisa waktu  2 minggu kedepan untuk mengurus e-KTP ke Disdukcapil.

Menurut anggota DPRD Samosir ini, tidak ada lagi kendala untuk mengurus e-KTP, sebab blangkonya selalu tersedia di kantor Disdukcapil setempat.

Calon Legislatif (Caleg) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 itu menambahkan, sesuai perundang-undangan yang berlaku, KPUD Samosir masih menunggu surat edaran KPU RI mengenai masyarakat yang tidak terdaftar di DPT bisa menggunakan hak pilihnya hanya memiliki e-KTP atau dalam proses perekaman dengan meminta suket.

“Nasdem berharap sebelum tanggal 17 April 2017, KPUD Samosir telah menerima surat edaran dari KPU RI dan salinan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengabulan UU Nomor 7 Tahun 2017,” ujar Basrun saat dihubungi lintangnews.com, Minggu (31/3/2019).

Seperti diberitakan sejumlah media, MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dengan nomor perkara 20/PUU-XVII/2019.

Dalam perkara tersebut, salah satu hal yang dikabulkan adalah uji materi pasal 348 ayat (9) UU Pemilu terkait penggunaan e-KTP untuk memilih.

Menurut pemohon, pasal itu membuat pemilih yang tidak memiliki e-KTP dengan jumlah sekitar 4 juta orang berpotensi kehilangan suara. (don)