Minimal 50 Persen Masyarakat harus Bekerja dalam Setiap Perusahaan di Siantar  

Karyawan perusahaan (ilustrasi).

Siantar, Lintangnews.com | Dari data yang didapat dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemko Siantar, ada beberapa perusahaan besar daerah itu, hanya mempekerjakan warga Siantar sebanyak 30 persen.

Sementara selebihnya atau 70 persen lagi mempekerjakan warga di luar Siantar. Akibat hal itu, dampak perusahaan di daerah itu tidak langsung berdampak pada warga Siantar.

“Kedepannya perlu diinisiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan,” sebut Boy I Warongan selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Siantar, Rabu (17/11/2021).

Selaku Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Siantar, Boy menyampaikan, tidak ada satu pihak sekali pun yang menghalangi masyarakat di luar daerah untuk mencari rejeki di Siantar.

“Hanya saja, dalam aturan harus jelas mengatur tentang kuota warga Siantar yang bekerja dalam.satu perusahaan,” ujar Boy.

Menurutnya, jika Perda tentang Ketenagakerjaan itu telah disahkan, maka bukan hanya berlaku pada perusahaan yang baru berdiri. Namun juga pada perusahaan yang telah lama berdiri.

“Jadi nanti dalam satu perusahaan, minimal 50 persen itu harus warga Siantar yang dipekerjakan. Lebih dari situ bagus, tetapi di bawah itu tidak boleh. Sehingga bisa berdampak langsung pada masyarakat,” tutup Sekretaris DPD PAN Siantar ini. (Elisbet)