PAD Bertumbuh, Ini Penyampaian Kadis Kominfo dan Ketua FKU DPRD Asahan

40
Kadis Kominfo Pemkab Asahan, Rahmad Hidayat Siregar (kiri) dan Ketua FKU DPRD Kabupaten Asahan, Henri Siregar (kanan).

Asahan, Lintangnews.com | Sejak periode kedua kepemimpinan Bupati Taufan Gama Simatupang dan Wakil Bupati Surya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Asahan bertumbuh sekitar 23 persen dalam kurun waktu 4 tahun selama 2015-2018.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) melalui Dinas Komunikasi Informasi (Kominfo), jumlah PAD Kabupaten Asahan pada tahun 2015 sebesar Rp 98.279.308.428 dan 2016 sebesar Rp 119.498.541.229. Sedangkan jumlah PAD pada 2017 sebesar Rp 123.687.304.877 dan jumlah PAD 2018 sebesar Rp 142.974.081.720.

“Adapun rata-rata petumbuhan sekitar 23 persen. Dari seluruh sektor penyumbang PAD, pertumbuhan retribusi daerah dinilai paling tidak produktif, jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya,” kata Kepala Dinas Kominfo, Rahmat Hidayat Siregar, Kamis (14/3/2019).

Dalam kurun waktu yang sama, rata-rata perolehan retribusi daerah hanya bertumbuh 1,4 persen. Sementara pajak daerah 29,0 persen, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 25 persen dan pendapatan daerah lain-lain yang sah 23,2 persen.

Hidayat mengungkapkan, salah satu faktor penyebab tidak bertumbuhnya perolehan retribusi daerah lantaran beberapa sektor sumber pendapatan dihapus, seiring dengan perubahan regulasi.

“Di antaranya, dari sektor perizinan. Ada beberapa sumber pendapatan yang dihapus,” kata Hidayat.

Kendati demikian, kata Hidayat, Pemkab Asahan tetap berupaya mendongkrak PAD dari sektor lainnya. Di antaranya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Restoran dan Hiburan; Pajak Hotel dan sektor-sektor pendapatan lainnya.

Adapun perolehan PBB P2 pada 2015 sebesar Rp 8.151.589.697, 2016 sebesar Rp 8.238.076.191, 2017 sebesar Rp 12.394.188.287 dan 2018 sebesar Rp 11.020.879.913.

Sedangkan perolehan dari sektor PPJ pada 2015 sebesar Rp 13.011.523.907, 2016 sebesar Rp 13.919.357.174; 2017 sebesar Rp 17.619.875.586 dan 2018 sebesar Rp 20.346.395.916.

Sementara itu, Ketua Fraksi Kedaulatan Umat (FKU) DPRD Kabupaten Asahan, Henri Siregar menilai, pertumbuhan PAD belum optimal. Sebab masih banyak potensi-potensi daerah yang belum dikembangkan, sehingga menguap begitu saja.

“Meski ada kenaikan, tetapi pertumbuhan PAD belum optimal. Sebab, masih banyak potensi yang belum dioptimalkan. Misalnya masih rendahnya pendapatan dari retribusi parkir, pajak reklame, Rumah Potong Hewan (RPH) dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Potensi pariwisata juga tidak berkembang,” kata Henri.

Persoalan PAD, kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, telah berulangkali disampaikannya saat di Komisi B kepada pihak eksekutif. Terutama untuk melakukan pembuatan Naskah Akademik (NA).

NA adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Henri mencontohkan, salah satu pemerintahan yang berhasil meningkatkan PAD secara signigfikan dengan menggunakan NA adalah Pemko Yogyakarta. Dari hasil kunjungan kerja Komis B ke Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu, Pemko Yogyakarta berhasil meningkatkan PAD dari Rp 100 miliar menjadi Rp 500 miliar dalam kurun waktu 5 tahun.

Karena itu, keberadaan NA memiliki nilai yang penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Juga termasuk untuk menggali potensi-potensi daerah yang ada, untuk meningkatkan pemasukan daerah.

“Ini pernah kita sampaikan dalam kepada pihak eksekutif dalam rapat-rapat Komisi. Tapi sampai saat ini, belum juga terealisasi. Padahal, pengembangan potensi akan menciptakan PAD. Kontribusi yang dicapai dari PAD dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah, agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. (heru)