Pemko Siantar Diminta Tindak Tegas Pelaku Usaha yang Tetap Membandel

Wakil Ketua DPRD Siantar, Ronald Tampubolon bersama rekan satu Fraksinya, Andika Prayogi Sinaga dan Dedy Manihuruk.

Siantar, Lintangnews.com | Dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota bernomor 440/4013/VIII/2021 yang diterbitkan dalam mengantisipasi lonjakan penyebaran Covid-19 itu diatur mengenai pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum.

Untuk warung makan, pedagang kaki lima (PKL), lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker mencuci tangan dan handsanitizer, sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, untuk rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan di tempat/dine in dengan kapasitas 25 persen dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara lebih ketat.

Selanjutnya, untuk restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan beşar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

Kebijakan yang berlaku sejak 10 Agustus 2021 ini diminta dilakukan tanpa pandang bulu demi menegakkan aturan dan menurunnya tingkat terpapar Covid-19 di Kota Siantar.

“Siapa pun dia termasuk saya Wakil Ketua DPRD Siantar, apabila melanggar silahkan ditindak,” sebut Ronald Tampubolon selaku Wakil Ketua DPRD Siantar, Senin (16/8/2021).

Dalam laporan yang diterimanya, tingkat keramaian di malam hari di Siantar masih cukup tinggi, walaupun penyekatan telah dilakukan di sejumlah titik.

Ia meminta agak diberikan sanksi tegas kepada para pelaku usaha yang mencoba membandel dengan tetap membuka usaha nya melewati waktu yang ditetapkan.

“Bila perlu ijinnya dicabut, jika tetap membandel. Pemerintah harus tegas,” tutur Ketua DPC Partai Hanura Siantar ini.

Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) ini juga menyinggung soal anggaran yang tersedot dalam penanganan Covid-19, namun sayangnya Siantar malah jatuh dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

“Anggaran cukup besar telah habis, namun sayang penanganan Covid-19 masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kadis Kesehatan sepertinya cuma tau tidur, kenapa swab itu tidak digratiskan saja,” ucap Ronald.

Ditambahkan Andika Prayogi Sinaga selaku Ketua Fraksi Hanura DPRD Siantar, berbagai temuan dalam inspeksi mendadak (sidak) bersama rekan-rekan Komisi I di sejumlah Puskesmas tidak satu pun dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).

Selaku mitra kerja di DPRD, dirinya meminta Ronald Saragih selaku Kepala Dinas Kesehatan untuk serius bekerja dalam melaksanakan penanganan Covid-19. “Kalau tetap tidak becus, kita minta kepada Wali Kota untuk mencopotnya,” tutup Ketua Komisi 1 DPRD Siantar ini. (Elisbet)