Penutupan Paripurna DPRD Siantar Diwarnai Interupsi Anggota Dewan

Rapat Paripurna DPRD Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Penutupan rapat paripurna ketiga DPRD Kota Siantar diwarnai interupsi dari salah seorang anggota dewan, Frans Herbert Siahaan, Kamis (21/2/2019).

Dalam interupsinya kepada pimpinan sidang Maruli Hutapea, Frans Herbert mengkritik pokok-pokok pikiran yang dibacakan DPRD Siantar terlalu monoton dan singkat.

“Kenapa tidak dijabarkan, agar pokok-pokok pikiran ini dapat dimengerti oleh Pemko Siantar. Sehingga eksekutif mengerti kenapa ini menjadi prioritas untuk masyarakat,” sebut Ketua DPD Partai NasDem Siantar itu.

Menanggapi hal ini, Maruli Hutapea yang juga Ketua DPRD Siantar bersedia agar merevisi pokok-pokok pikiran tersebut.

Seperti diketahui, DPRD Siantar menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses pertama masa sidang kedua tahun 2019.

Wakil Wali Kota, Togar Sitorus yang menghadiri rapat paripurna tersebut mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan seterusnya, penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), salah satunya mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Hal itu diperoleh berdasarkan risalah rapat, dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok DPRD, lanjutnya, memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan. Juga rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana, yang tetap harus diselaraskan dengan prioritas dan sasaran strategis pembangunan. Serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

“Kita menyadari sepenuhnya masyarakat menaruh harapan besar bagi kita sebagai penyelenggara pemerintahan di Siantar. Karena itu, mari saling bersinergi dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada negara dan masyarakat, sebagaimana motto “Sapangambei Manoktok Hitei” demi mewujudkan Kota Siantar Mantap, Maju dan Jaya,” kata Togar.

Marulitua Hutapea menjelaskan, sesuai penugasan dalam rapat paripurna kedua DPRD Siantar tahun 2019, telah dilakukan pembahasan terhadap usulan aspirasi masyarakat hasil pelaksanaan reses pertama masa sidang kedua tahun 2019. Yakni, rapat komisi-komisi DPRD Siantar dengan perangkat daerah mitra kerja komisi pada18 Februari 2019 lalu.

Lalu, rapat gabungan komisi DPRD Siantar pada 19 Februari 2019 dan rapat Badan Anggaran (Banggar) penyusunan daftar usulan aspirasi masyarakat dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD pada 20 Februari 2019. (elisbet)