Perbup Terlambat Ditandangani Bupati, Serapan Anggaran Dinkes Humbahas Rendah

Kantor Dinas Kesehatan Pemkab Humbang Hasuduntan.

Humbahas, Lintangnews.com | Serapan Anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun 2021, ternyata masih rendah.

Hal itu disebabkan, Peraturan Bupati (Perbup) tentang perubahaan penjabaran terlambat ditandatangani oleh Dosmar Banjarnahor.

Itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan, Hasudungan Silaban pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Humbahas, Selasa (12/10/2021) yang dibuka untuk umum.

Diketahui realisasi kegiatan fisik dan non fisik Dinkes tahun 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021 rendah.

Dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp110.241.036,724, terealisasi Rp 57.339.237.222. Dengan rincian untuk kegiatan fisik pagu anggaran sebesar Rp 19.984.984, 302 terealisasi Rp 4.110.900,638 atau 20,57 persen.

Sedangkan untuk kegiatan non fisik dengan pagu anggaran Rp 90.256.052.422 yang terealisasi masih Rp 53.228.336.584 atau 58.97 persen.

Guntur Simamora selaku anggota Komisi A menyesalkan hal itu dan menilai Dinkes masih terlalu santai dalam menjalankan tugas dalam melayani masyarakat, juga menekankan agar kegiatan yang belum terealisasi dipaksakan pelaksanaannya.

“Bagaimana tidak memasuki akhir tahun yang tinggal 2 bulan lagi, kegiatan Dinkes masih cukup rendah, angan -jangan kegiatan ini nanti dipush hanya untuk mengejar capaian realisasi ibarat kejar target. Jangan terlalu santai lah,ini menyangkut  kegiatan-kegitan kemasyarakatan, harus cepat dan tepat ” kata Guntur.

Ketua Komisi A, Beresman Sianturi juga mempertanyakan rendahnya realisasi kegiatan program penyediaan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 41.169.820.556 yang terealisasi masih Rp 15.741.165.300 (38 persen) per 11 Oktober 2021.

Hasudungan menjelaskan, alasan lambatnya realisasi kegiatan diakibatkan banyaknya perubahan regulasi di tengah tahun anggaran dan lambatnya Perbup perubahan penjabaran  ditandatangani.

“Terkait rendahnya serapan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dikarenakan alasan kami yang pertama adalah adanya perubahan regulasi di tengah tahun anggaran mengenai netting kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 58 yang sudah beda pemetaannya dengan tahun -tahun sebelumnya terkait BOK,” terangnya.

Komisi A juga menyesalkan lambatnya Perbup ditandatangani Bupati, sehingga berdampak untuk penyerapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Semua kegiatan terkendala untuk dilaksanakan OPD dikarenakan lambatnya perbup ditandatangani. Semua kegiatan yang sudah di perdakan apabila ada perubahan harus ada Perbup sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan. Seperti yang disampaikan Dinas Pendidikan (Disdik) pada RDP sebelumnya, mereka juga terkendala realisasikan kegiatan akibat lambatnya perbup ditandatangani,” jelas Bresman dan Guntur.

Dari beberapa item program kegiatan Dinkes yang realisasinya rendah seperti, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan pelayananan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa juga operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya.

Usai RDP, Hasudungan yang ditanya dengan penjelasannya saat rapat, jika salah satu alasan lambatnya realisasi kegiatan Dinkes diakibatkan Perbup lama ditandatangani Bupati, terkesan berkilah seolah lupa dan balik bertanya.

“Apa ada saya bilang seperti itu,” jawabnya sambil berlalu dan menaiki mobil dinasnya. (DS)