Perusahaan Tak Bayar Pajak, Pemkab Humbahas harus Berikan Sanksi  

Ilustrasi pajak.

Humbahas, Lintangnews.com | Dari 22 perusahaan, termasuk milik anggota DPRD setempat beroperasi di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Ternyata sebanyak 16 perusahaan  belum membayar pajak hasil produksi berupa penjualan batu. Mulai Januari-September menunggak, bahkan ada yang membuat pelaporan hasil produksi atau penjualan, tetapi belum disetorkan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (Futra) mendesak Pemkab Humbahas agar memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang menunggak itu.

“Konsekuensi tak membayar pajak kan ada. Jadi pemerintah harusnya sudah memberikan tindakan tegas kepada perusahan yang belum bayar itu. Dan, ini tidak bisa dibiarkan, karena jelas merugikan daerah,” tegas Ketua LSM Futra, Oktavianus Rumahorbo dalam keterangan persnya, Selasa (12/10/2021).

Ada sebanyak 16 perusahaan di Humbahas yang belum membayar pajak hasil produksi berupa penjualan batu. Salah satunya, milik anggota DPRD setempat, Bantu Tambunan.

Oktavianus menegaskan, bagi yang tidak patuh terhadap aturan, supaya diberlakukan sanksi tegas. Ini berupa, denda, tidak memperpanjang izin atau menutup perusahaan.

“Jadi, harus ada hukuman bagi yang tidak membayar. Pemerintah jangan hanya diam menunggu, harus ada tindakan tegas,” tukasnya.

Dikatakan Oktavianus, dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka salah satu strategi, inovasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak maupun retribusi jasa usaha.

Dari sektor itu, terkhusus pajak sangat berguna sebagai salah satu sumber untuk mengakselerasi jalannya pembangunan. Kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan bisa lebih maksimal, sekaligus memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

“Jadi, sadar membayar pajak daerah berarti masyarakat mendukung pembangunan. Sebab, pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan membayar pajak, berarti pembangunan daerah dapat berjalan dengan berkesinambungan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujar Oktavianus.

Sebelumnya, Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Pemkab Humbahas mencatat ada sebanyak 22 perusahaan beroperasi di wilayah itu.

Dari 22 perusahaan itu, sebanyak 16 perusahaan belum membayar pajak hasil produksi berupa penjualan batu, salah satunya PT Tjahaya milik anggota DPRD, Bantu Tambunan yang memiliki usaha crusher di Jalan Dolok Sanggul-Siborongborong.

Terhitung, usaha milik anggota dewan dari Partai Golkar itu mulai Januari-September 2021 ini, belum menyetorkan hasil produksi/penjualan batu maupun melaporkan kepada pemerintah setempat.

Selain PT Tjahaya, ada juga CV Rajai Jolma, PT Senecca Indonesia, PT Sumber Makmur Utama, PT Hasbi Halim, PT Karya Anugerah Bersama Permai (Tidak Beroperasi) , CV Batu Harang Nauli, CV Gunung Sayang, CV Sinar Baru dan PT Anugerah Bahari Sejahtera Mandiri (tidak beroperasi lagi).

Kemudian, PT Martel Karya, CV Sumber Batu, CV Sipalakki, CV Bangkit Jaya, CV Cahaya Tambang, CV Berkat dan KSU Pangalengge (baru aktif beroperasi lagi).

Sedangkan, sebagian perusahaan lainnya sudah membayar pajak diantaranya, CV Bangun PN terhitung Januari-September sevesar Rp 9.075.000 pajak hasil produksinya mineral bukan logam dan batu.

Selain itu, CV Mitra Pardomuan sebesar Rp 14.900.00 hasil penjualan bulan Mei-Agustus 2021. Kemudian, IUP atas nama Jonar Purba sebesar Rp 225 juta (Januari-Agustus).

Keterangan itu disampaikan Kepala BPKPAD melalui Sekretaris, Martogi Purba, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Tua Marbun kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya. (DS)