Pilkada 2020 Aman dan Kondusif, KPUD Simalungun: Potensi PSU Tidak Dimungkinkan

Desk Pilkada 2020 versi KPUD Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | Pemungutan Ulang Suara (PSU) disebut tidak mungkin terjadi, karena saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Simalungun berjalan dengan aman, kondusif dan tanpa gangguan apa pun.

“Semua aman-aman saja dan kondusif saat pelaksanaan Pilkada,” kata Komisioner KPUD Simalungun Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih dan Parmas, Puji Rahmat Harahap melalui telepon seluler, Sabtu (12/12/2020).

Bahkan, hasil monitoring yang dilakukan KPUD Simalungun, dugaan kecurangan atas pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 lalu tidak ditemukan. Sehingga PSU disebut mustahil terjadi.

“Tidak ada pintu dan mustahil PSU. Hasil monitoring saat pelaksanaan Pilkada tidak ditemukan dugaan kecurangan,” jelas Puji sembari menyampaikan mengenai pasangan calon (paslon) yang memperoleh suara terbanyak belum bisa diberitahukan.

PSU kemungkinan dilakukan jika ada pemilih yang tidak berhak bisa mencoblos dan perhitungan suara salah dengan contoh 300 pemilih, ternyata hasil perhitungan suara 305.

“Kemudian, adanya surat suara rusak di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sejauh ini, hal seperti itu tidak ada. Dan laporan selama pelaksanaan sampai perhitungan dari bawah tidak ada,” papar Puji.

Selain itu, terkait Pilkada Simalungun juga disebut tidak mungkin digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan peluang jika ada dugaan kecurangan atau hal-hal lain.

“Gak ada ke MK. Kemungkinan ke MK itu jika selisihnya maksimal 1 persen. Peluang, kalau ada dugaan kecurangan itu di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujarnya.

Sementara, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUD Simalungun, Fatimah Sinaga mengatakan mengenai paslon yang memperoleh suara terbanyak belum bisa diberitahukan.

“Secara Kabupaten belum bisa. Tetapi, secara Kecamatan, lihat saja itu ada di setiap Kecamatan. Semua di Kecamatan ada,” kata Fatimah.

Untuk pelaksanaan PSU, Fatimah menyampaikan, itu 2 hari dan 4 hari setelah pelaksanaan Pilkada sudah sampai ke KPUD Simalungun.

“Tidak ada lagi PSU. Karena, untuk PSU itu 2 hari setelah hari H (pelaksanaan pilkada) sudah sampai rekomendasi dari KPPS dan Bawaslu kepada kami. Dan sejauh ini tidak ada,” paparnya.

Ditanya, apakah kemungkinan gugatan ke MK? Fatimah menjelaskan sama saja dan tidak ada. “Kemungkinan ke MK itu mengenai perselisihan hasil. Itu lah yang dibawa kesana (MK),” jelas Fatimah sembari menambahkan, sejauh ini selisih hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak ada ditemukan.

Seperti diketahui, Pilkada Simalungun dilaksanakan, Rabu (9/12/2020) dan diikuti 4 paslon Bupati dan Wakil Bupati.

Data yang diperoleh, di Kecamatan Siantar, paslon nomor urut 1 Radiapoh Hasiholan Sinaga-Zonny Waldi (RHS-ZW) memperoleh suara terbanyak 13.704 suara.

Kemudian, paslon nomor urut 4 Anton Achmad Saragih-Rospita Sitorus (Anton-Rospita) memperoleh sebanyak 7.866 suara. Untuk paslon nomor urut 2  Muhajidin Nur Hasim-Tumpak Siregar (Hasim-TPS) memperoleh 8.733 suara dan paslon nomor urut 3 Wagner Damanik-Abidinsyah Saragih (WD-Bisa) 2.369 suara. (Zai)