Rapat Paripurna, Anggota DPRD Protes Kinerja Bupati Toba

Pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Toba, Selasa (22/6/2022).

Toba, Lintangnews.com | Dalam penyampaian pandangan umum dari beberapa Fraksi menyampaikan protes terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Toba.

Seperti Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2021 yang disampaikan oleh Bupati, Poltak Sitorus, Selasa (21/6/2022).

Syamsuddin Manurung menyampaikan beberapa pandangan umum dari Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura.

Seperti pencapaian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp 75.305.397.700,12 dari target Rp 72.915.222.200.

Dengan capaian itu, Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura berpendapat, agar kedepannya target PAD semakin ditingkatkan, dengan memperhitungkan potensi penerimaan PAD.

Caranya dengan melakukan kajian dan analisa secara komprehensif terhadap potensi pendapatan dari masing-masing jenis pendapatan yang termasuk dalam kelompok PAD Kabupaten Toba meliputi pajak, retribusi maupun PAD yang lain.

Selanjutnya disinggung penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, disampaikan data keuangan itu merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tetapi sampai saat ini Fraksi Golkar dan Hanura belum mendapatkan hasil pemeriksaan BPK yang dimaksud, sehingga menyulitkan memberikan saran untuk perbaikan.

Terkait pencapaian kinerja makro Kabupaten Toba yang disampaikan, kedua fraksi ini berpendapat, seharusnya Pemkab Toba menyampaikan indikator dari capaian kinerja tersebut, sehingga data yang ditampilkan benar-benar terukur dan terealisasi.

Lalu capaian kinerja urusan pemerintahan bidang persentase kemantapan jalan di Toba, Fraksi Golkar dan Hanura berpendapat, pencapaian 41,64 persen dinilai sangat rendah. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi untuk peningkatan perbaikan jalan di Toba untuk mendukung visi dan misi Bupati Toba di bidang infrastruktur.

Bidang pertanian, Pemkab Toba bangga dengan terobosan yang dilakukan Bupati yakni program Indeks Pertanaman Dua Kali (IP2) penanaman jagung di lahan persawahan. Program itu dibarengi dengan pengadaan bibit jagung sebanyak 50 ton yang alokasinya dikhususkan untuk petani di lahan persawahan.

Melalui program itu, petani berharap dapat menambah pendapatan mereka, karena harga komoditi jagung yang stabil di kisaran Rp 4.000-5.000 per kilogramnya. Namun belakangan ini, petani mengeluh masalah pupuk subsidi yang sangat langkah, sehingga berpengaruh terhadap produksi jagung.

Untuk itu Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura menyarankan agar Pemkab Toba melakukan pengawasan terkait tata niaga pupuk bersubsidi di kios-kios dan pengecer.

Termasuk melakukan pendistribusian bibit jagung kepada petani yang menanam di persawahan dan lahan kering, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan terhadap petani.

Belanja bantuan sosial dengan realisasi sebesar Rp 310.000.000 dari alokasi anggaran Rp 1.810.000.000 atau 17,13 persen, Fraksi Golkar dan Fraaksi Hanura berpendapat, perlu sinkronisasi dan kajian yang sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran.

Di bidang perdagangan dan pasar, agar Pasar Balige yang telah selesai direvitalisasi supaya difungsikan kembali.

Terakhir, orientasi belanja untuk pemindahan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibandingkan belanja memenuhi kebutuhan birokrasi. Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura meminta agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas bagi Pemkab Toba. (Frengky)