Rapat Penyelesaian Permasalahan Anggota Dewan dan Ketua DPRD Humbahas Gagal Hasilkan Kesepakatan

Kantor DPRD Humbang Hasundutan.

Humbahas, Lintangnews.com | Rekonsiliasi dalam penyelesaian perseteruan antara Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Ramses Lumbangaol dengan 14 orang anggota dewan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), pada tanggal 23-24 Agustus 2021.

Ini agar kedua belah pihak menemukan kesepakatan dari permasalahan, ternyata gagal. Meskipun Ramses sudah melakukan permintaan maafnya kepada 14 orang anggota dewan di sela-sela rekonsiliasi tersebut.

Kepada wartawan, Ramses menyebutkan, dari hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh pihak Pemprovsu atas pengaduan ke 14 orang anggota dewan itu belum ada penyelesaian kesepakatan.

Ramses mengungkap, ini dikarenakan ada beberapa poin yang menjadi tuntutan kembali ke 14 orang anggota dewan harus dikabuli. Yakni, terkait Bupati harus mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Penandatangan Perjalanan Dinas DPRD.

Meskipun, pada saat penyelesaian itu dirinya sudah melakukan permintaan maafnya atas mosi tak percaya ke 14 orang anggota dewan.

“Belum ada kesimpulan. Ke 14 anggota dewan menyampaikan tuntutannya kembali sebanyak 8 poin harus dikabuli. Padahal, kita sudah minta maaf atas mosi tak percaya yang dilakukan mereka,” kata Ramses di ruang kerjanya, Kamis (26/8/2021).

Selain itu, Bupati diminta membuat pernyataan tidak mengintervensi pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD dalam hal memfasilitasi anggota dewan.

Ramses mengatakan, dalam permasalahaan yang lagi dimediasi Pemprovsu sekaitan mosi tak percaya terhadap dirinya.

“Masalah Perbup harus dicabut, apa urusan dalam penyelesaian permasalahan ini. Kemudian, Bupati diminta pernyataannya. Ini kan permasalahaan antara saya dengan mereka, yang tidak mengakui sebagai kepemimpinan saya. Jadi, saya sudah minta maaf sesuai mosi tidak percaya mereka. Harusnya, mereka terima dan cabut, ini kok ke yang lain-lain. Tuntutan ini lah yang membuat menjadi gagal,” ucapnya.

Ramses kembali menjelaskan, meskipun tidak ada menghasilkan kata sepakat, Pemprovsu yang menyerahkan permasalahan itu ke Pemkab Humbahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selambat-lambatnya 7 hari, juga tidak menemukan hasil.

“Ini sudah dilakukan pemerintah bersama Forkopimda, yang dihadiri Bupati, Dosmar Banjarnahor, Kapolres AKBP Ronny Nicolas Sidabutar, Kajari, Martinus Hasibuan dab Dandim 0210/TU diwakili Danramil Dolok Sanggul, juga tidak menemui kesepakatan,” kata dia.

Menurut Ramses, itu dikarenakan sebanyak 14 anggota DPRD yang diundang oleh Bagian Sekretaris DPRD melalui aplikasi WhatsApp (WA), pada Rabu (25/8/2021) tidak hadir.

Mengingat tidak adanya kesepakatan, lanjut Ramses, maka permasalahaan itu kembali ke Pemprovsu dengan mengambil langkah sesuai aturan dalam peraturan perundang-undangan.

“Di dalam berita acara itu poin kedua, jika tidak ada juga hasil mediasi yang dilakukan Forkopimda, maka Pemprovsu akan menyelesaikannya sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Dengan begitu, apa boleh buat apa yang menjadi sanksi kita, siap menerima konsekuensinya,” kata Ramse.

Permintaan Maaf Ramses dengan 2 Alasan

Ramses menambahkan, dirinya sebenarnya tidak merasa bersalah atas apa dari mosi tak percaya ke 14 orang anggota dewan. Namun, dia mengaku, dalam permintaan maafnya itu agar roda pemerintahaan dengan DPRD berjalan.

Lalu, Ramses menambahkan, dia juga ingin dalam roda kinerja di DPRD berjalan sebagaimana mestinya.

Sebab menurutnya, akibat dari mosi ini yang dinilainya tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, selain tidak mengakui ada kesalahannya sebagai Ketua DPRD, juga mengakibatkan fungsi, dan tugas sebagai anggota dewan banyak yang tidak terselesaikan.

Lebih lanjut Ramses menambahkan, dirinya bersama 9 orang anggota dewan lainnya pada umumnya bekerja sesuai amanah undang-undang. Ramses juga mengklaim, dirinya sebagai Ketua DPRD yang dipilih oleh partai dalam mengambil keputusan di DPRD ada diintervensi Bupati disebut tidak benar.

Namun, dirinya meminta agar teman-temannya bisa membedakan posisi Dosmar sebagai Bupati dan Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Humbahas.

“Jadi, harusnya teman-teman bisa melakukan perbedaan Dosmar sebagai Bupati dan Ketua DPC Partai PDI Perjuangan. Jadi sebagai Ketua DPC, pak Dosmar memberikan pendapat, saya wajib menerima. Jadi tidak ada namanya intervensi dari pemerintah,” kata dia. (DS)