Toba, Lintangnews.com | Ratusan masyarakat dari beberapa daerah di kawasan Danau Toba melakukan aksi demo ke kantor Bupati Toba, Rabu (6/10/2021).
Menurut massa, perusahaan PT Toba Plup Lestari (TPL) Tbk telah melakukan perampasan tanah adat mereka selama 30 tahun.
Seperti yang disampaikan pimpinan aksi, Jhontoni Tarihoran. Menurutnya, Aliansi Gerakan Rakyat Tutup PT TPL menuntut pemerintah supaya menutup operasional perusahaan dan izin konsesi dari wilayah tanah adat di Tano Batak.
“Kita meminta kepada tim terpadu pemerintah yang sudah dibentuk di Kementerian Lingkungan Hidu dan Kehutanan (LHK) jika terkait dengan identifikasi wilayah hutan adat di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Samosir, Toba dan Humbang Hasundutan (Humbahas) yang sedang berkonflik dengan PT TPL, supaya mereka berpihak terhadap masyarakat adat,” sebutnya.
Jhontoni menuturkan, ini supaya menegaskan antara batas wilayah adat dan hutan Negara, termasuk perusahaan seperti PT TPL. Dia menyampaikan, pihaknya berharap, batas itu yang dimohonkan selama 30 tahun ini.
“Dengan beroperasinya PT TPL sudah jelas memasuki wilayah-wilayah masyarakat adat di Tanah Batak. Akibatnya, banyak korban ditangkap polisi kemudian dipenjarakan,” tukasnya.
Dia menambahkan, ada korban luka hingga dibawa ke Rumah Sakit (RS) untuk mendapatkan perawatan medis. Selain itu, ada juga yang menjadi tersangka.
“Harapan kita kepada Presiden Joko Widodo supaya cerita rakyat ini didengar. Sehingga Presiden bersedia mencabut izin PT TPL dan menutup operasional perusahaan, termasuk untuk penyelamatan Danau Toba,” paparnya.
Lanjutnya, Presiden sedang mengucurkan banyak anggaran untuk tujuan wisata super prioritas di Danau Toba. Menurutnya, jika PT TPL terus beroperasi dan air Danau Toba terus surut, artinya ini sebuah kebohongan.
“Presiden telah menerima utusan dari Aliansi Gerakan Tutup PT TPL yakni Togu Simorangkir di Istana Negara beberapa waktu lalu. Jokowi berjanji akan berkunjung ke Tanah Batak. Kita berharap, itu serius dan demi penyelamatan kawasan Danau Toba maupun wilayah-wilayah Tanah Batak,” imbuhnya.
Wakil Bupati Toba, Tonny Simanjuntak langsung turun menemui massa. Tonny mengatakan, supaya utusan dari beberapa daerah masuk ke ruangannya untuk menyampaikan keluhan mereka.
Diketahui saat itu Bupati Taput, Nikson Nababan hadir dalam undangan Kementerian LHK di kantor Bupati Toba. Dimana undangan itu untuk mengusulkan pelepasan kawasan tanah adat yang dikuasai PT TPL.
Nikson Nababan kepada lintangnews.com mengatakan, Pemkab Taput dan Pemkab Toba sudah mengeluarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Menurutnya, ini segera menjadi acuan dari dari Kementerian LHK.
“Raperda itu sifatnya umum. Seperti pesan Presiden kepada pemerintah daerah, yang menjadi hak rakyat harus dikembalikan kepada rakyat,” paparnya. (Frengki)
