Rp 4,5 Miliar Total Temuan BPK RI Perwakilan Sumut di DPRD Simalungun

Kantor DPRD Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | Penyidik Polres Simalungun mulai bergerak dengan langkah awal memanggil oknum Sekretaris DPRD Kabupaten Simalungun, SML Simangunsong yang telah dilayangkan surat panggilan.

“Pak Kapolres Simalungun, AKBP Marudut Liberty Panjaitan langsung memanggil Sekretaris DPRD Simalungun hari ini,” beber seorang sumber, Rabu (24/4/2019).

Pemanggilan diawali dari SML Simangunsong sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut terhadap gaji dan tunjangan transport anggota DPRD Simalungun selama tahun 2018.

“Kalau tak dikembalikan, pasti diusut terus. Karena, memang perintah pak Kapolres supaya dipanggil. Surat panggilan pun pak Kapolres yang perintahkan,” kata sumber.

Selain itu, total yang menjadi temuan BPK adalah sebesar Rp 4,5 miliar. Sebab, ternyata tak hanya gaji dan tunjangan transport anggota DPRD Simalungun yang menjadi temuan bagi BPK. Melainkan, turut dana reses selama tahun anggaran 2018 dan mobil dinas yang tak dikembalikan.

“Totalnya temuan BPK itu Rp 4,5 miliar. Karena, bukan hanya tunjangan transport dan gaji saja. Tapi, termasuk dana reses selama tahun 2018 dan mobil dinas yang belum dikembalikan dan masih dipakai dewan aktif,” paparnya.

Salah seorang mantan anggota DPRD Simalungun menyampaikan, tak hanya yang masih aktif harus mengembalikan. “Yang mantan anggota DPRD Simalungun karena Pergantian Antar Waktu (PAW) juga ikut mengembalikan. Karena itu tahun anggaran 2018,” jelasnya.

Dari beberapa mantan anggota DPRD Simalungun, salah seorang di antaranya harus mengembalikan sebesar Rp 30 juta. “Seperti saya lah harus mengembalikan sebesar Rp 30 juta,” ujarnya.

Sebelumnya, SML Simangunsong menyampaikan temuan BPK termasuk dana reses selama tahun 2018 dan tunjangan transport. “Kan ada juga tunjangan transport bagi anggota DPRD Simalungun dan dana reses,” ujarnya.

Ditanya apakah biaya perjalanan dinas tahun anggaran 2017 dengan gaji dan tunjangan transport tahun anggaran 2018, SML Simangunsong menjelaskan, ada perbedaaan dan biaya perjalanan dinas telah dikembalikan. “Kalau itu beda. Itukan tahun 2017. Ini temuan lagi,” paparnya.

Seperti diketahui, salah seorang anggota DPRD Simalungun, Burhanuddin Sinaga, Minggu (21/4/2019) yang tergabung di Komisi I membidangi hukum, kehutanan dan pemerintahan menegaskan pengelola anggaran adalah eksekutif. “Pengelola anggaran itu kan eksekutif, bukan dewan (legislatif),” tukasnya.

Mengenai temuan BPK, Burhanuddin juga menolak untuk melakukan pengembalian sepersen pun ke kas daerah. “Oh, tidak. Siapa yang mau mengembalikan? Sampai ke Pengadilan, saya tak mau mengembalikan sepeser pun. Buat saja besar-besar,” tegasnya pada wartawan. (zai)