Sekda Simalungun Bantah Menuding Gunung Malela Sebagai Kecamatan Tempat Prostitusi

Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani dan Sekda, Mixnon Andreas Simamora.

Simalungun, Lintangnews.com | Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Simalungun, Mixnon Andreas Simamora membantah dirinya ada menuding Gunung Malela sebagai Kecamatan atau wilayah prostitusi dan mengarahkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pangulu Nagori memenangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 4.

“Terhadap informasi yang berkembang, Sekda mengarahkan dukungan ASN dan Pangulu kepada paslon nomor 4 itu tidak benar. Rekaman yang beredar tidak utuh dari seluruh pembicaraan 2 jam lebih,” bantah Mixnon disampaikan melalui Asisten I Pemkab Simalungun, Debora Hutasoit, kemarin.

Selain menyampaikan bantahan pimpinannya, Debora selaku mewakili Bupati Simalungun, JR Saragih pada rapat paripurna tentang nota jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi DPRD tentang Ranperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 dipimpin Wakil ketua DPRD, Sastra Joyo Sirait mengatakan, kebijakan untuk pembayaran kewajiban hutang pada PT SMI tahun 2021 sudah dialokasikan dalam APBD 202.

Dan pembayarannya sudah dikoordinasikan dengan pihak PT SMI, agar tetap mempedomani perjanjian pinjaman pembiayaan dan tetap memperhatikan batas masa jabatan.

Sebelumnya, rekaman berdurasi 5 menit 54 detik berisikan suara Sekda Simalungun beredar menjadi sorotan sejumlah media.

Dalam rekaman itu, Mixnon mengatakan, Gunung Malela adalah Kecamatan yang agamis, toleran dan damai. “Walaupun sedikit ada prostistusi. Kan begitu,” kata mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemkab Simalungun tersebut.

Tak lama setelah perkataan mantan Kepala Badan Pendapatan Pemkab Simalungun dalam rekaman suara itu, para peserta yang hadir langsung tertawa.

“Tetapi itu pun tidak jadi masalah. Semua bisa berjalan akur. Tadi saya masuk ke sini, bangga juga. Oh, semua sudah pakai pesel, 4 langkah,” ucap Mixnon.

Selain itu, Mixnon menyampaikan, kehadirannya sebagai Sekda, banyak hal yang dibincangkan. Yang pertama, lanjut Mixnon, ini menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Gak lama lagi. Gak sampai 1 bulan. Ini kerja keras kita selalu. Semua pak Camat dan staf semua Desk Pilkada yang pertama, keamanan. Di masyarakat sudah mulai bersinggungan. Tolong dikasih pengertian, agar tidak terjadi hal-hal tidak kita inginkan,” kata Mixnon.

Kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN), sambung Mixnon, semua jajaran UPT KB (Keluarga Berencana), UPT Pendapatan, termasuk juga Pangulu dan jajarannya adalah aparat pemerintah.

“Aparat pemerintah digabung menjadi ASN. Aparat pemerintah termasuk dalam Pilkada ini. Saya selaku ASN tertinggi di Kabupaten Simalungun ini menjelaskan ASN harus netral. Netral itu harus paham ya,” jelas Mixnon.

Sesuai rekaman, Mixnon mengaku, saat ini berkembang jika Sekda ke nomor 1, nomor 2 dan nomor 3.

“Itu tidak betul. Banyak isu yang membuat pecah. Tidak. Saya katakan, ASN harus netral. Netral itu harus. Kalau ada yang bilang begitu, itu yang memecah belah kita,” terang Mixnon.

Dia juga menyarankan kepada peserta yang hadir boleh pertanyakan siapa dirinya. “Saya secara pribadi, ke mana Bupati ke situ saya. Saya gak bohong,” bilangnya.

Saat Jhon Hugo Silalahi (Bupati Simalungun), lanjut Mixnon, dirinya mendukung. Begitu juga saat Zulkarnain Damanik (Bupati Simalungun), dirinya pun mendukung.

“Periode kedua pak JR Saragih (Bupati Simalungun) dicoret dia, saya masih main di lapangan. Jadi kemana Bupati, ke situ saya. Sekarang kemana beliau, ke situ saya,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani saat diminta tanggapan di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2020) menegaskan, kecewa dengan pernyataan Sekda.

“Padahal, bertentangan atau kontradiksi dengan yang disampaikan Sekda itu. Dan yang kita kecewakan, dia sebut di situ ada prostitusi. Dari mana dia dapat itu,” tegas Timbul Jaya.

Dia menyarankan kepada Sekda agar jangan asal sebut. “Itu sama saja mencemarkan nama daerah tempat pertemuan mereka itu,” ujar Timbul Jaya.

Selain itu, sambung Timbul Jaya, semestinya Mixnon tidak menyebutkan adanya prostitusi.

“Kalau disebut, berarti dia (Sekda) sadar ada prostitusi. Semestinya tidak dia sebut itu. Diam saja, tetapi ditindaknya,” tandas Ketua DPD Partai Golkar Simalungun ini.

Sebelumnya, informasi diperoleh dari salah seorang Pangulu melalui telepon seluler mengaku hadir saat pertemuan dengan Sekda. “Iya, itu di ruang Harungguan kantor Camat Gunung Malela,” ucapnya. (Zai)