Sekretaris KPUD Simalungun Dipanggil Polisi Terkait Pemotongan Upah KPPS dan PPS

Sekretaris KPUD Simalungun, Adearman Purba.

Simalungun, Lintangnews.com | Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reskrim Polres Simalungun langsung respon terhadap adanya pemotongan 5 persen honor anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Berdasarkan surat Nomor : B/266/V/Reskrim tanggal 23 Mei 2019, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Simalungun, Ade Arman Purba dipanggil penyidik Unit Tipikor.

Berdasarkan surat yang ditandatangani Kasat Reskrim, AKP Ruzi Gusman, jika pemanggilan terhadap Ade Arman Purba untuk memberikan penjelasan (klarifikasi).

Disebutkan juga, jadwal untuk menghadiri pemanggilan, Jumat (24/5/2019) sekira pukul 09.30 WIB terkait pemotongan 5 persen honor KPPS dan PPS pada Pemilihan Calon Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) dan Calon Legislatif (Caleg).

Kapolres Simalungun, AKBP Marudut Liberty Panjaitan melalui Kasat Reskrim, AKP Ruzi Gusman via pesan singkat WhatsApp (WA), saat dikonfirmasi Minggu (26/5/2019) menyampaikan sudah dilakukan pemanggilan. “Sudah,” tulisnya singkat.

Sedangkan, Ade Arman Purba saat coba dikonfirmasi wartawan melalui sambungan seluler, Minggu (26/5/2019) tak ada balasan. Pesan singkat yang dilayangkan juga tak ada balasan.

Sebelumnya, Bendahara KPUD Simalungun, Tenggo Samosir, Rabu (8/5/2019), mengaku, mengenai jumlah KPPS dan PPS yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) belum terdata.

“Kalau itu belum. Karena yang lebih tau masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan jumlahnya semua 1.882 orang,” ucapnya.

Tenggo mengaku sebesar 5 persen itu untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan tidak ada pemotongan. “Di sini (KPUD) tidak ada pemotongan. Kita bayar semua. Gak berani kita memmotong itu. Dipotong di sana (PPK) itu,” ucapnya.

Seperti diketahui, berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 1132/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 tentang perubahan atas keputusan KPU Nomor 302/PP.02-KPT/02/KPU/IV2018 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tahapan pemilu 2019 untuk badan penyelenggara Pemilu AD HOC di lingkungan KPU pada halaman 6 poin 7 menyebutkan, KPPS dalam negeri berstatus non PNS memiliki NPWP dengan contoh (ketua) menerima honor sebesar Rp 550 ribu dan PPh pasal 21 terhutang 5 persen. (zai)