Sikap Walk Out Anggota DPRD Taput Tuai Sejumlah Tanda Tanya

Rapat pembahasan yang berlangsung di DPRD Taput, Selasa (19/1/2021).

Taput, Lintangnews.com | Konsisten dan sikap tegas para anggota dewan yang Walk Out (WO) saat rapat paripurna pembahasan penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Tahun Anggaran (TA) 2021, Selasa (19/1/2021) menuai pertanyaan dari para pengamat dan masyarakat.

Seperti dikatakan salah seorang pengamat publik, Ricard Pakpahan yang ikut datang ke ruangan rapat antara Pemkab Taput dengan DPRD. Diketahui kedua Fraksi yang WO adalah Fraksi Hanura dan Fraksi Garda Pembangunan.

“Ada apa dengan semua permainan politik yang dilakukan 2 Fraksi di DPRD Taput, kenapa mereka bisa sampai meninggalkan para anggota dewan yang masih sedang mengikuti jalannya agenda rapat,” ucapnya.

Dirinya bingung dan heran dengan sikap kedua Fraksi walaupun sempat sudah diberikan sedikit pemahaman oleh pimpinan sidang yakni, Ketua DPRD, Poltak Pakpahan didampingi Fatimah Hutabarat dan Reguel Simanjuntak.

“Harusnya mereka ingat dengan konstituen yang sudah mengantarkan untuk duduk menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Taput,” tukasnya.

Menyikapi aksi WO itu, Anggota DPRD dari Fraksi Garda Pembangunan, Dapot Hutabarat saat dihubungi wartawan menuturkan, pihaknya bukan menolak paripurna tersebut.

“Justru kita sepakat jika APBD 2021 ditetapkan menjadi Perda. Namun alangkah baiknya, pembahasan dan penetapan perda APBD tetap pada koridor aturan peraturan yang mengikat. Sehingga prinsip penyusunan APBD baik adanya,” terangnya.

Dapot menyampaikan, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) secara defacto sudah mendapat kesepakatan pada tanggal 27 November 2020 lalu. Hanya secara dejure penandatangani belum dilakukan.

“Hal ini yang kami sampaikan agar diakomodir dan dijadwal untuk melanjutkan pembahasan Rancangan APBD 2021. Namun paripurna tidak dapat mengakomodir masukan dan saran kami. Sehingga kami berhak untuk tidak terlibat dalam pembahasan tersebut,” papar Dapot.

Lanjutnya, saran dari Fraksi Garda Persatuan itu agar jalannya rapat paripurna kesepakatan KUA PPAS dilaksanakan dengan baik, guna melanjutkan pembahasan dan penetapan RAPBD 2021. (Pembela)