Statement Ketua Panwascam Bandar Masilam Tuai Kritikan di Grup WA Polsek Perdagangan

M Sinaga selaku pengamat kebijakan.

Simalungun, Lintangnews.com | Ketua Panwaslu Kecamayan Bandar Masilam, Saparuddin Sirait memberikan pernyataan atau statement atas dugaan oknum Calon Legislati (Caleg) Partai Demokrat nomor urut 4 Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Simalungun, Pendi Damanik menggunakan kendaraan fasilitas milik negara untuk berkampanye.

Pasca menanggapi konfirmasi lintangnews.com pada Rabu (3/4/2019), Saparuddin mengatakan, sesuzi prosedur pihaknya harus meminta saksi-saksi guna menindaklanjuti pemberitaan dugaan itu. Jika tidak, informasi media tidak akan ditindaklanjuti pihaknya.

Ternyata pernyataan Saparuddin itu menuai kritikan tajam dari sejumlah pengamat kebijakan yang tergabung di grup WhatApp (WA) Polsek Perdagangan. Pasalnya, pemberitaan bukan delik aduan, sehingga diharuskan untuk menghadirkan saksi-saksi baru akan ditindaklanjuti.

“Jangan samakan dengan delik aduan. Jalankan fungsi sbg pengawas, tindak lanjuti setiap ada informasi yang berkembang ditengah masyarakat. Karena kegiatan Panwascam dibiayai oleh uang rakyat. Apakah hanya nunggu duduk ditempat,” tulis M Sinaga melalui WA miliknya.

Menurutnya, sudah sepantasnya diminta klarifikasi dari Ketua Panwascam atas statementnya kepada lintangnews.com. Pernyataannya itu juga sudah dapat dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten, Provinsi dan Bawaslu RI.

“Kalau dalam pengawasan, semua informasi dari manapun harus ditindaklanjuti. Mengenai ada di temukan atau tidaknya dugaan pelanggaran, itu soal yang kesekian. Ia, intinya harus ditindaklanjuti,” tulis M Sinaga yang diduga karena merasa memprihatinkan.

Dirinya juga menilai miris atas adanya konfirmasi klarifikasi pihak Bawaslu Simalungun atas plat hitam nopol BK 4 PD yang dipasang Pendi Damanik di mobil Toyota Fortuner, sehingga Pemkab Simalungun menyatakan itu bukan aset mereka.

“Kenapa pihak bawaslu ga ngecheck ke samsat terkait detail mobil nya. Kan di samsat kelihatan semua data – data mobil. Langkah bawaslu itu minta klarifikasi ke Pemkab, adalah akal-akalan. Sebab sudah pasti dapat jawaban bukan aset Pemkab,” tukas M Sinaga di grup WA Polsek Perdagangan. (zai)